Pakar Kebijakan Fiskal Sebut Penerbitan Obligasi Daerah Tak Bebani Keuangan Jakarta

Pakar Kebijakan Fiskal, Setyo Budiantoro menilai, rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 merupakan langkah yang tepat sebagai instrumen creative financing untuk mempercepat pembangunan.

"Perkuat kapasitas fiskal daerah,"

Menurutnya, obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan yang lazim digunakan di berbagai negara.

"Pada prinsipnya, penerbitan obligasi daerah merupakan bentuk creative financing atau innovative financing untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Daerah memiliki tujuan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan, karena itu pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui obligasi daerah," ujar Setyo dalam keterangannya, Senin (3/8).

Komisi D Pastikan Pembahasan Obligasi Daerah Dilakukan Cermat

Ia menilai dari sisi akuntabilitas maupun kesehatan fiskal, Jakarta berada dalam kondisi yang sangat baik sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

"Menurut saya, dari sisi akuntabilitas dan kesehatan fiskal, Jakarta tidak memiliki persoalan yang berarti. Investor juga tidak perlu khawatir mengenai kemampuan fiskalnya," katanya.

APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 tercatat mencapai sekitar Rp81,32 triliun dengan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia. Hingga Triwulan II 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp26,65 triliun atau hampir delapan kali lipat lebih besar dibandingkan nilai obligasi yang direncanakan sebesar Rp3,5 triliun.

Di sisi lain, ekonomi Jakarta juga tetap menunjukkan kinerja positif. Pada 2025, ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dengan kontribusi sekitar 16,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Meski demikian, Setyo mengingatkan, penerbitan obligasi tetap harus diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

Ia menjelaskan, tren global saat ini mengarah pada penerbitan thematic municipal bond seperti green bond, social bond, maupun sustainability bond. Setiap obligasi perlu memiliki tema yang jelas beserta proyek dasar atau underlying project yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Pada akhirnya obligasi harus memiliki dampak yang terukur. Karena itu diperlukan expenditure report dan impact report yang menjelaskan proyek apa saja yang menjadi underlying project, sekaligus perkembangan output maupun outcome yang dihasilkan setelah obligasi diterbitkan," jelasnya.

Menurut Setyo, kerangka tersebut telah menjadi praktik internasional melalui pedoman International Capital Market Association (ICMA) maupun standar obligasi berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Ia juga menilai pemilihan tenor tujuh tahun merupakan keputusan yang rasional karena memberikan ruang bagi Jakarta untuk memaksimalkan manfaat ekonomi proyek sebelum memasuki masa pelunasan.

"Harapannya, dalam waktu tujuh tahun manfaat ekonomi dari proyek sudah mulai dirasakan sehingga pada saat jatuh tempo pemerintah memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi obligasi. Kalau tenornya terlalu pendek, beban pembayaran akan terasa lebih berat," ujarnya.

Dari perspektif investor, Setyo mengatakan, terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan, yakni keberlanjutan fiskal pemerintah daerah serta kredibilitas proyek yang dibiayai. Investor tidak hanya melihat kemampuan pemerintah membayar kupon dan pokok obligasi, tetapi juga ingin memastikan bahwa proyek yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kalau menggunakan skema social bond, misalnya, investor ingin melihat sejauh mana proyek tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau proyeknya di bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, atau sektor lainnya, mereka ingin melihat output maupun outcome yang benar-benar dihasilkan," tuturnya.

Setyo menambahkan, bahwa proyek-proyek yang menjadi dasar penerbitan obligasi sebaiknya dipetakan secara jelas terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurutnya, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar penerbitan obligasi memiliki kredibilitas tinggi sekaligus terhindar dari praktik greenwashing.

"Yang penting adalah memastikan isu-isu material benar-benar diperhatikan. Seluruh klaim keberlanjutan harus dapat diverifikasi. Kalau tidak, ada risiko greenwashing, yaitu seolah-olah ramah lingkungan padahal implementasinya masih bermasalah," tandasnya.